Pemerintah Kabupaten Boltim Advertisment

Bupati Sachrul Tinjau Pengoperasian RSDP Ambang Boltim

Tajuk.News, BOLTIM – Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo, meninjau langsung Rumah Sakit Daerah Pratama (RSDP) Ambang Boltim, yang mulai hari ini resmi beroperasi, Senin (3/1/2021).

Beroperasinya RSDP tersebut, diawali dengan pembacaan doa syukuran, yang juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Sonny Warokka, para asisten dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Boltim.

Usai doa syukuran, Bupati dan Wabup meninjau seluruh ruangan serta peralatan medis di RSDP Ambang, diantaranya; ruang Unit Gawat Darurat (UGD), ruang bedah, ruang bersalin, ruangan ICCU, ruang perawatan bayi dan ruang perawatan anak serta ruang kelas 1 pasien rawat inap.

Saat meninjau, Bupati juga memastikan jalur evakuasi khusus jenazah dan pasien khusus terinfeksi virus di pisahkan.

“Rumah sakit ini belum sepenuhnya rampung, masih ada pembangunan lanjutan nanti. Insha Allah setelah rumah sakit ini beroperasi, tahun depan akan dilanjutkan pembangunannya karena masih banyak yang harus dibenahi. Tapi untuk tahap awal pengoperasian, RS ini sudah sangat layak terutama dari kesiapan ruangan IGD, ruangan perawatan sampai ke ruangan persalinan semuanya sudah lengkap,” ungkap bupati.

Bupati menerangkan, untuk sementara RS Pratama Ambang ini masih dilakukan sistem rawat jalan sambil menunggu kelengkapan penyerahan aset yang kemudian sudah bisa langsung dilakukan rawat inap.

Menurutnya, rumah sakit yang terletak di Desa Sumber Rejo itu dibangun untuk mempermudah pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Boltim.

“Insha Allah satu atau dua tahun ke depan pemerintah daerah juga berencana membangun satu rumah sakit di wilayah pesisir. Pemerintah pusat pasti akan memberikan anggaran karena itu adalah fasilitas penunjang kesehatan bagi masyarakat apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi covid-19,” terang Bupati Sachrul. Diketahui, pembangunan RSDP Ambang Boltim dibangun menggunakan dana APBN. Adapun untuk fasilitas dan peralatan medis masih teranggarkan pada masa pemerintahan sebelumnya.