Tajuk.News, MALAKA – Sejumlah oknum kepala Desa di Kabupaten Malaka, diduga terlibat dalam program penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan(PKH). Hal tersebut terungkap saat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malaka, melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Sosial (Dinsos), Jumat (22/1/21).
Kunker tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Malaka, Hendrikus Fahik Taek, para pejabat Dinas Sosial, pengelola PKH dan sejumlah anggota DPRD lainnya.
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Malaka, Ignasius Fahik, mengatakan, urusan penyaluran bantuan PKH nampaknya tidak jelas, karena melibatkan pihak lain yang tidak berwewenang.
“Keterlibatan oknum kepala desa dalam urusan PKH dinilai sebagai sikap dan perbuatan yang bobrok. Ini kades yang bobrok. Sebaiknya, percayakan untuk pengelola PKH untuk mengurusnya,” ujar Ignas.
Sementara itu, Kabid Perlindungan Sosial Dinsos Malaka, Serafinus Nahak, mengakui adanya kendala dalam penyaluran bantuan PKH. Namun, para pengelola PKH segera mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah tersebut.
“Solusi dalam mengatasi kendala yang ditemukan, yakni dengan melakukan pertemuan Kelompok Penerima Manfaat (KPM), untuk mengidentifikasi masalah, bagaimana cara pemecahan masalah yang tepat sasaran,” ujarnya. (VEN)